Mendagri Beri Reward untuk Pemda yang Berhasil Batasi Medsos Anak
Pemerintah pusat terus mendorong perlindungan anak di ruang digital. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan memberikan reward kepada pemerintah daerah (Pemda) yang berhasil menerapkan kebijakan pembatasan medsos anak di bawah 16 tahun.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 28 Maret 2026, yang mengatur penonaktifan akun media sosial milik anak di bawah usia tersebut.
Pemerintah Lakukan Monitoring dan Evaluasi
Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan pembatasan media sosial bagi anak.
Hal ini disampaikan Tito setelah rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait di Gedung Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).
Menurut Tito, pemerintah akan melihat daerah mana yang aktif menjalankan kebijakan tersebut dan mana yang tidak.
“Kita akan melakukan monitoring evaluasi pengawasan, daerah-daerah mana saja yang bekerja, mem-follow up, mana saja yang stagnan atau yang cuek. Yang baik-baik ya kita akan berikan reward,” ujar Tito.
Reward Berupa Insentif Dana untuk Daerah
Mendagri menegaskan bahwa penghargaan yang diberikan tidak hanya berupa simbolis seperti piagam. Pemerintah juga menyiapkan insentif finansial bagi daerah yang berhasil menjalankan kebijakan tersebut.
Kemendagri bahkan membuka kemungkinan pemberian Dana Insentif Daerah (DID) sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan pemerintah daerah melindungi anak di ruang digital.
“Kemendagri juga menyiapkan anggaran. Bisa juga ada dana insentif daerah yang kita berikan, tidak hanya sekadar piagam saja,” jelas Tito.
Namun demikian, mekanisme teknis pemberian penghargaan ini masih akan dibahas lebih lanjut bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.
Daerah Terbaik Akan Diumumkan Secara Nasional
Dalam proses penilaian, pemerintah akan menentukan indikator khusus untuk menilai keberhasilan daerah dalam menerapkan pembatasan media sosial bagi anak.
Tito menyebutkan, pemerintah bahkan berencana memberikan penghargaan kepada 10 daerah terbaik yang dinilai paling sukses dalam menjalankan kebijakan tersebut.
Pengumuman tersebut kemungkinan akan dilakukan dalam forum nasional yang dihadiri para kepala daerah.
“Misalnya mana 10 daerah terbaik, kita berikan penghargaan di depan Zoom meeting seluruh kepala daerah, karena setiap Senin ada acara Zoom meeting,” kata Tito.
Selain sebagai bentuk apresiasi, penghargaan ini juga diharapkan dapat mendorong persaingan positif antar daerah dalam melindungi anak dari risiko dunia digital.
Pembatasan Medsos Anak untuk Perlindungan Digital
Kebijakan pembatasan media sosial bagi anak merupakan bagian dari upaya negara memperkuat perlindungan anak di ruang digital.
Aturan ini menjadi salah satu turunan dari PP Tunas, yang memuat pedoman teknis bagi platform digital dalam menjalankan kewajiban perlindungan anak saat menggunakan layanan internet.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa langkah ini bertujuan melindungi anak dari berbagai risiko di internet.
Menurutnya, anak-anak saat ini menghadapi berbagai ancaman di dunia maya, mulai dari konten tidak layak hingga kejahatan siber.
“Anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, seperti paparan pornografi, perundungan siber, hingga penipuan online. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian menghadapi kekuatan algoritma,” ujar Meutya.
Platform Medsos yang Disasar Kebijakan
Pada tahap awal, kebijakan pembatasan ini menyasar sejumlah platform media sosial populer yang banyak digunakan anak-anak, di antaranya:
YouTube
TikTok
Facebook
Threads
Instagram
X (Twitter)
Bigo Live
Roblox
Platform-platform tersebut diwajibkan menyesuaikan sistem mereka untuk memastikan perlindungan pengguna anak sesuai regulasi pemerintah Indonesia.
Upaya Bersama Lindungi Anak di Internet
Kebijakan pembatasan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun menjadi langkah penting dalam menjaga generasi muda dari dampak negatif dunia digital.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, platform teknologi, dan masyarakat, diharapkan ruang digital dapat menjadi lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia.
Dengan adanya reward bagi pemerintah daerah yang berprestasi, pemerintah berharap implementasi kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif di seluruh wilayah Indonesia.
