Paradoks Ruang Digital: Demokratis tetapi Mengalami Krisis Etika
Perkembangan teknologi digital telah membuka ruang kebebasan baru bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berbagi pengalaman, hingga mengawasi jalannya kekuasaan. Namun di balik kebebasan tersebut, muncul persoalan lain yang tidak kalah serius, yaitu krisis etika di ruang digital.
Dosen mata kuliah Media dan Budaya Siber Program Studi Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Mulia Ramadhan Fauzani, menyebut fenomena ini sebagai paradoks era digital. Menurutnya, digitalisasi memang membawa demokratisasi informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Digitalisasi Membuka Demokratisasi Informasi
Dalam era media sosial, hampir setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan apa yang mereka lihat, rasakan, dan alami. Kebebasan ini membuat ruang digital menjadi sarana baru bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi.
“Digitalisasi menghadirkan demokratisasi. Siapa pun bisa melaporkan apa yang dia alami, apa yang dia lihat, dan apa yang dia rasakan,” jelas Mulia.
Fenomena ini pernah terlihat dalam berbagai gerakan sosial global. Salah satunya adalah peristiwa Arab Spring pada awal 2010-an, ketika masyarakat di sejumlah negara Arab memanfaatkan media sosial untuk mengekspresikan aspirasi publik.
Di Indonesia, ruang digital juga sering dimanfaatkan generasi muda untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan isu-isu sosial lainnya.
Kebebasan Digital Memicu Krisis Etika
Di sisi lain, kebebasan yang luas di ruang digital juga memunculkan masalah baru, terutama terkait etika bermedia sosial. Mulia menjelaskan bahwa kekerasan yang sebelumnya terjadi secara fisik kini banyak berpindah ke dunia maya dalam bentuk kekerasan mental.
Beberapa bentuk krisis etika yang sering muncul di ruang digital antara lain:
- Cyberbullying atau perundungan daring
- Ujaran kebencian di media sosial
- Fenomena cancel culture
- Serangan terhadap individu atau profesi tertentu tanpa dasar yang kuat
Menurut Mulia, tidak jarang publik bahkan memperdebatkan pendapat medis dari seorang dokter yang memiliki kompetensi profesional di bidangnya.
Indonesia Masih Menghadapi Tantangan Etika Digital
Masalah etika di ruang digital juga terlihat dari hasil studi global. Dalam laporan tahunan Digital Civility Index 2020 yang dirilis oleh Microsoft melalui studi Civility, Safety, and Interactions Online – 2020, Indonesia menempati peringkat 29 dari 32 negara yang disurvei.
Bahkan, Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat kesantunan digital terendah di kawasan Asia Pasifik pada saat itu. Temuan ini menunjukkan bahwa literasi dan etika bermedia digital masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat.
Regulasi dan Literasi Digital Harus Berjalan Bersama
Mulia menilai krisis etika di ruang digital tidak sepenuhnya berasal dari karakter masyarakat. Ada berbagai faktor yang memengaruhi, mulai dari kultur sosial hingga lemahnya regulasi yang mengatur aktivitas di dunia digital.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah umur sebagai upaya melindungi generasi muda dari konten negatif. Namun menurutnya, kebijakan tersebut tidak cukup tanpa disertai penguatan literasi digital.
Anak-anak, misalnya, masih bisa mengakses media sosial melalui perangkat milik orang tua. Karena itu, kemampuan masyarakat dalam memahami dan menyaring informasi menjadi hal yang sangat penting.
“Pemerintah juga harus membekali masyarakat supaya bisa mandiri menavigasi diri mereka di dunia digital,” kata Mulia.
Ancaman Buzzer, Bot, dan Manipulasi Informasi
Selain persoalan etika, Mulia juga menyoroti fenomena buzzer dan bot di media sosial yang sering bekerja secara terstruktur, sistematis, dan masif, terutama saat momentum politik seperti pemilu.
Konten yang diproduksi oleh jaringan tersebut sering kali dirancang untuk memancing emosi publik melalui informasi yang tidak lengkap atau dipotong sebagian.
Kondisi ini membuat masyarakat perlu lebih kritis dalam mengonsumsi informasi digital.
Literasi Digital Jadi Kunci Menghadapi Tantangan
Dalam menghadapi dinamika ruang digital, literasi digital menjadi salah satu kunci utama. Pengguna media sosial perlu memiliki kemampuan untuk:
- Memeriksa sumber informasi
- Menilai kredibilitas media
- Memahami konteks dan kelengkapan data
- Tidak mudah terpancing oleh informasi provokatif
Menurut Mulia, ruang digital Indonesia sebenarnya masih relatif terbuka dibandingkan beberapa negara lain yang membatasi kebebasan berekspresi secara ketat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir muncul berbagai gejala yang mengkhawatirkan.
Beberapa di antaranya adalah meningkatnya pengawasan digital serta maraknya kejahatan siber seperti penipuan online, pinjaman online ilegal, dan judi daring.
Membangun Budaya Digital yang Beretika
Mulia menegaskan bahwa memperbaiki kualitas ruang digital tidak bisa hanya mengandalkan regulasi pemerintah. Diperlukan kesadaran kolektif masyarakat untuk membangun budaya bermedia yang lebih sehat dan beretika.
Tanpa kesadaran tersebut, ruang digital berpotensi menjadi cerminan sisi gelap masyarakat yang sebelumnya tersembunyi di dunia nyata.
Dengan memperkuat literasi digital, etika komunikasi, dan kesadaran sosial, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan teknologi digital secara lebih bijak dan bertanggung jawab.
