Blog Content

Home – Blog Content

Regulasi Ruang Digital Anak Perlu Parameter Jelas dan Ruang

Implementasi regulasi ruang digital anak di Indonesia dinilai membutuhkan parameter kebijakan yang jelas serta dukungan ekosistem yang kuat. Hal ini penting agar kebijakan perlindungan anak di dunia digital dapat berjalan efektif tanpa menghambat kreativitas serta kebebasan berekspresi generasi muda.

Sejumlah pakar menilai bahwa regulasi harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan anak di ruang digital dan kesempatan bagi mereka untuk berkreasi serta berpartisipasi dalam ekosistem digital yang semakin berkembang.

Implementasi PP TUNAS Butuh Parameter yang Jelas

Direktur Eksekutif ICT Watch, Indriyatno Banyumurti, menilai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) akan berjalan efektif jika didukung oleh indikator kebijakan yang jelas.

Menurutnya, penyelenggara sistem elektronik (PSE) saat ini menghadapi tantangan karena diminta menyerahkan hasil self assessment dalam waktu tiga bulan sesuai dengan Pasal 62 Permen Komunikasi dan Digital, sementara indikator penilaian belum sepenuhnya tersedia.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi regulasi ruang digital anak.

Pentingnya Transparansi Penilaian Risiko Platform Digital

Salah satu aspek krusial dalam penerapan kebijakan ini adalah penentuan parameter risiko platform digital.

Indriyatno menegaskan bahwa transparansi dan objektivitas dalam proses penilaian risiko sangat penting agar tidak terjadi perbedaan interpretasi antara pemerintah, platform digital, maupun masyarakat.

Selain itu, Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak juga masih memerlukan penjabaran lebih lanjut melalui Keputusan Menteri.

Penjabaran tersebut diperlukan untuk memperjelas indikator risiko yang hingga saat ini masih dinantikan oleh berbagai pemangku kepentingan.

Literasi Digital Jadi Kunci Perlindungan Anak

Selain regulasi, keberhasilan perlindungan anak di dunia digital juga sangat bergantung pada kesiapan ekosistem pendukung, terutama dalam hal literasi digital.

Indriyatno menekankan bahwa edukasi digital harus menjangkau berbagai pihak, mulai dari:

  • Orang tua
  • Pengasuh di lingkungan keluarga
  • Guru dan tenaga pendidik di sekolah

Pendampingan dari orang dewasa dinilai penting agar anak-anak dapat menggunakan teknologi digital secara aman dan bertanggung jawab.

Selain itu, platform digital juga memiliki kewajiban untuk menyediakan konten edukasi yang dapat membantu meningkatkan kesadaran pengguna terkait keamanan digital.

Ruang Digital Aman untuk Ekspresi Anak

Para pakar juga menilai bahwa anak-anak perlu memiliki ruang digital yang aman untuk berekspresi.

Platform digital yang memiliki sistem pengawasan dan perlindungan yang baik dapat membantu anak-anak berpartisipasi secara positif di dunia digital.

Tanpa ruang digital yang aman, anak-anak berisiko beralih ke platform lain yang sulit dipantau dan memiliki potensi risiko yang lebih besar.

Oleh karena itu, regulasi ruang digital anak perlu memastikan adanya keseimbangan antara pengawasan dan kebebasan berekspresi.

Penyusunan Kebijakan Perlu Libatkan Anak dan Orang Tua

Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai penyusunan kebijakan perlindungan anak di ruang digital sebaiknya melibatkan lebih banyak pihak.

Menurutnya, kebijakan yang ada saat ini masih cenderung menggunakan pendekatan top-down, sehingga suara kelompok yang terdampak langsung belum sepenuhnya terakomodasi.

Ia menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dengan:

  • Anak-anak sebagai pengguna utama ruang digital
  • Orang tua sebagai pendamping
  • Guru dan tenaga pendidik

Partisipasi berbagai pihak ini dinilai dapat membantu menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan relevan.

Jangan Batasi Hak Anak Mengakses Ruang Digital

Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengingatkan agar implementasi PP TUNAS tidak justru membatasi hak anak muda untuk mengakses ruang digital.

Menurutnya, media sosial saat ini menjadi sarana penting bagi generasi muda untuk:

  • Berkomunikasi dengan teman sebaya
  • Mengakses informasi
  • Mengembangkan kreativitas
  • Menyampaikan pendapat

Jika pembatasan dilakukan secara menyeluruh, hal tersebut berpotensi mengurangi ruang partisipasi generasi muda dalam kehidupan digital.

Menciptakan Ekosistem Digital yang Seimbang

Regulasi ruang digital anak di Indonesia diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang aman, transparan, dan inklusif.

Dengan adanya parameter kebijakan yang jelas, peningkatan literasi digital, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, perlindungan anak di ruang digital dapat berjalan lebih efektif tanpa mengorbankan ruang kreativitas mereka.

Langkah ini penting untuk memastikan generasi muda Indonesia dapat tumbuh menjadi pengguna teknologi yang cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab.

Blog Lainnya

  • All Post
  • Desain Website Custom
  • Digital Marketing Agency
  • Jasa Animasi Video
  • Jasa Animasi Video di Majalengka
  • Jasa Animasi Vidio di Bogor
  • Jasa Pembuatan Video Animasi 2D
  • JASA PEMBUATAN VIDIO PENJELASAN 2D DI INDRAMAYU
  • Jasa Website SEO
  • Kelola Media Sosial
  • Video animasi
  • Video Youtube
  • Vidio Promosi Animasi 2D di Bandung
  • Vidio Promosi Animasi 2D di Banjar
  • Vidio Promosi Animasi 2D di Bekasi
  • Vidio Promosi Animasi 2D di Bogor
  • Vidio Promosi Animasi 2D di ciamis
  • Vidio Promosi Animasi 2D di Cimahi
  • Vidio Promosi Animasi 2D di Sukabumi
  • Website